Dugaan pungli ini telah dilaporkan Lembaga Pemantau Kinerja Pemerintah (LPKP) Sulsel ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), kemarin. Laporan diserahkan Direktur Eksekutif LPKP Sulsel Erman Rani. Kepada wartawan, Erman mengaku, dugaan pungli tersebut berawal dari keberatan sejumlah orang tua siswa atas pembayaran Rp3,8 juta yang dibebankan pihak sekolah dan diwajibkan kepada siswa yang lulus.

“Dengan adanya iuran sebesar itu, otomatis pihak sekolah telah melanggar Pasal 57 dan Peraturan Pemerintah No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan, di mana pada ayat 3 disebutkan bahwa orang tua siswa bukanlah termasuk dalam sumber pengembangan pendidikan,” ujarnya, kemarin. Karena itu, dia berharap Kejati Sulsel bisa melakukan penyelidikan terkait dugaan tersebut untuk menjadi pembelajaran bagi sekolah lain di Sulsel.

Menurutnya, praktik pungli telah mencoreng program pendidikan gratis.”Yang menjadi fokus utama kami adalah di SMA 2 lantaran ketua komite sekolahnya berasal dari politikus, yakni Yusuf Gunco, yang juga anggota DPRD Kota Makassar,” ujarnya. Menyikapi laporan itu,Kepala Kejati Sulselbar Fietra Sany mengaku akan memerintahkan seksi Intelijen untuk menyelidiki dugaan tersebut.

“Saya akan perintahkan melakukan penyelidikan. Jika memang terbukti, akan kami tindak lanjuti.Ini adalah janji saya untuk menegakkan kepentingan masyarakat,”tuturnya. Kejati sebelumnya memang mengaku telah melakukan monitoring dengan adanya kecurangan dalam penerimaan siswa baru dan dugaan maraknya terjadi pungli di beberapa sekolah di Sulsel, khususnya untuk sekolah favorit dan unggulan. Namun,Kejati menunggu adanya laporan masyarakat.

Kepala SMA Negeri 2 Makassar Herman Hading yang dikonfirmasi, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, tidak ada pungli yang dibebankan kepada siswa yang lulus di sekolah favorit tersebut. “Dari 288 siswa baru yang kami terima, sedikit pun tidak ada iuran yang kami tarik dari orang tua.Semua biaya masuk ditanggung komite dan Dinas Pendidikan. Jadi, mereka tinggal masuk dan duduk,”ujarnya.

Terkait laporan pungli ke Kejati Sulselbar, dia mengaku, pihaknya sudah membicarakan dengan komite sekolah.“Saya langsung telepon ketua komite sekolah, Yusuf Gunco. Beliau ketawa saja karena memang tidak ada pungli. Sejumlah siswa juga saya tanya dan mereka mengaku tidak ada,” kata dia. Kemungkinan yang diadukan LPKP tersebut adalah temuan tahun lalu.

”Memang tahun lalu ada pungutan sumbangan pembangunan, uang pakaian,dan buku,tetapi sejak saya menjabat,sudah tidak ada lagi,”ungkapnya. Kendati demikian, untuk membuktikan tudingan itu, pihaknya mempersilakan pihak yang berwenang melakukan penyelidikan. “Sudah empat bulan saya menjabat, hingga kini belum ada laporan pungli. Saya belum sempat mengadakan rapat komite sekolah,” tandasnya. Demikian catatan online Karsum yang berjudul Pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru.

Selain mengeksekusi Maslim dan Edo, Kejari juga mengeksekusi seorang pimpinan pelaksana proyek (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum Palopo atas nama Abdul Haris. “Dia itu tersangkut kasus korupsi proyek jalan Mawa-Pajalesang dan dijatuhi hukum satu tahun enam bulan,”jelas Sangkot. Untuk diketahui, dalam persidangan di PN Palopo, tiga terpidana kasus PJU Belopa divonis bebas.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding ke MA dan hasilnya kedua terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp100 juta untuk subsider dua bulan Sementara itu,As Maslim dan Edo yang ditemui di kantor Kejari, menyatakan pasrah dan siap menjalani hukuman atas keputusan MA itu. “Kalau keputusannya seperti itu, saya taat hukum,” kata Maslim. Demikian catatan online Karsum tentang Dua terpidana kasus korupsi.

Penandatanganan tersebut langsung disaksikan perwakilan parpol-parpol pengusungnya. Ariady mengakui berdasarkan laporan Ketua PKS Bulukumba Andi Sabri Mustari, Zaidin menyampaikan klarifikasi kepada 10 parpol pengusung perihal pencalonannya sebagai ketua DPD II Golkar Bulukumba.Pertemuan klarifikasi digelar pada Rabu (29/12) di rumah dinas bupati.Namun,penjelasan Zaidin dinilai tidak masuk akal.“Intinya,semakin menunjukkan bahwa dia (Zaidin) itu tukang bohong,”tutur dia. Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel ini mengungkapkan, Zaidin beralasan bahwa kesediaannya maju sebagai Ketua DPD II Golkar Bulukumba adalah atas desakan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Tujuannya mengamankan pemerintahan dan kebijakan Gubernur di Butta Salewangang. “Padahal setelah kami telusuri, Gubernur tidak pernah mendesak Zaidin untuk hal itu,” tandas Ariady. Yang lebih janggal, Zaidin di hadapan seluruh ketua parpol pengusung menyatakan bahwa dia hanya akan menjadi Ketua DPD II Golkar Bulukumba hingga 2011 karena akan mengundurkan diri dari parpol berlambang beringin tersebut.Menurut Ariady, pernyataan Zaidin ini terkesan mempermainkan parpol-parpol pendukung karena kecil kemungkinan seorang ketua parpol yang baru terpilih begitu mudahnya melepaskan jabatan. Dengan ulahnya ini, PKS memutuskan tidak akan lagi mendukung berbagai kebijakan Zaidin.

Pencabutan dukungan PKS berlaku struktural mulai tingkat daerah hingga pusat. Dia mengingatkan, pada 2010, bantuan dari APBN untuk Kabupaten Bulukumba cukup besar. “Kami siap menjadi lawan politik parpol-parpol yang masih mendukung Zaidin,”pungkas dia. Tanda-tanda bakal bergabungnya Zainuddin ke Partai Golkar sudah terlihat jauh sebelum musyawarah daerah (musda) Golkar Bulukumba digelar. Sesaat setelah terpilih, Zainuddin melakukan pertemuan dengan Ketua DPD I Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo, di rumah jabatan gubernur.

“Museum ini menyimpan koleksi beragam jenis, corak, dan motif kain batik yang dibuat sejumlah perajin di berbagai daerah di Pulau Jawa,” kata pengelola Museum Batik Yogyakarta, Prayogo, di Yogyakarta, Sabtu (9/10/10).

Ia mengatakan, museum batik ini menyimpan sejumlah koleksi kain batik yang unik dari para perajin batik tulis yang menonjolkan motif dan desain yang masih langka di pasaran.

“Museum batik ini menyimpan koleksi kain batik tulis dari sejumlah daerah di Pulau Jawa di antaranya Solo, Lasem, Pekalongan, dan Yogyakarta sendiri,” katanya.

Menurut dia, dari sejumlah koleksi tersebut, koleksi yang tertua adalah kain batik yang dibuat pada 1700, dan termuda adalah koleksi kain batik yang dibuat pada 1960.

Prayogo mengatakan semua koleksi kain batik di museum ini adalah batik tulis. “Jenis kain batik yang dikoleksi di sini terdiri atas kain batik yang biasa dipakai pada hari biasa, atau keseharian, dan batik khusus untuk upacara pernikahan,” jelasnya.

Ia mengatakan, pengunjung museum ini tidak hanya diperkenalkan dengan koleksi kain batik yang dibuat ratusan dan puluhan tahun lalu, tetapai juga diperkenalkan mengenai motif-motifnya. Dengan demikian, pengunjung yang kebetulan perajin batik dapat mempelajarinya, serta menerapkannya dalam membatik.

Prayogo menambahkan, tidak semua jenis kain batik layak dimasukkan ke museum. Syarat kain batik dapat dimuseumkan antara lain telah berumur 50 tahun.

Dengan demikian, kata Prayogo, pihaknya tidak asal ambil kain batik dari para perajin untuk dikoleksi, tetapi harus dipertimbangkan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan.

Menurutnya, dengan adanya museum batik diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut menjaga dan melestarikan kerajinan batik.